Home » Revolusi » Revolusi Prancis

Revolusi Prancis

Kondisi Prancis Sebelum Pecah Revolusi 1789

Sistem pemerintahan yang umumnya berlaku di Eropa sampai abad ke-18 adalah sistem kerajaan yang memerintah secara absolut. Kekuasaan raja tidak berdasarkan atas kehendak rakyat, melainkan berdasarkan atas kehendak dan kemauan raja sendiri. Suara raja adalah suara Tuhan yang wajib ditaati dan dipatuhi oleh rakyatnya. Rakyat tidak memiliki kewenangan untuk menunjukkan keinginan dan aspirasinya. Hal itu dibuktikan dengan tidak adanya dewan perwakilan rakyat di parlemen sebagai perwakilan yang akan membawakan aspirasi rakyat.

Kalaupun ada dewan perwakilan rakyat, tetapi kurang berfungsi dengan baik, sebab akhir dari keputusan tetap di tangan raja. Absolutisme raja mendapatkan legalitas dengan diterbitkannya buku I’ll Principe (sang Raja) yang ditulis oleh Niccolo Machiavelli pada sekitar abad ke-17.

Melalui bukunya tersebut, Machiavelli mengemukakan pemikirannya tentang kekuasaan seorang raja. Menurutnya bahwa untuk mempertahankan kekuasaannya, raja boleh dan berhak untuk melakukan apa saja meskipun itu dianggap kejam dan sewenang-wenang, sebab yang terpenting adalah raja dapat melanggengkan kekuasaannya. Kekuasaan raja adalah kekuasaan tertinggi yang harus dipatuhi oleh rakyat sehingga rakyat tidak memiliki hakhak untuk mengemukakan dan menuntut aspirasinya.

Pemikiran Machiavelli ini banyak dianut oleh para penguasa pada saat itu, terutama para raja-raja di Eropa seperti di Prancis, Inggris, Rusia, Prusia, Australia, dan sebagainya. Kekuasaan raja yang absolut telah berlaku di Prancis sejak masa kekuasaan Raja Louis XIII (1610-1643). Pada perkembangannya, kemudian kekuasaan raja yang absolut ini terus dikembangkan oleh raja-raja berikutnya dan mencapai puncaknya pada masa kekuasaan Raja Louis XIV (1643-1715). Hal ini terlihat dari tindakan-tindakan Raja Louis XIV yang menunjukkan absolutisme yang sangat tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan tindakan-tindakan raja yang cenderung bersifat sewenang-wenang, seperti tidak adanya undang-undang yang mendasari kekuasaan raja, penggunaan keuangan negara oleh raja dan keluarganya yang digunakan semaunya, tidak terdapatnya kepastian hukum, tidak terbentuknya dewan legislatif, sehingga raja dapat menjalankan kekuasaannya tanpa batas.

Absolutisme raja juga ditunjukkan oleh ucapan dan pernyataannya yang menyebutkan bahwa negara adalah saya (L etat c est moi). Pernyataan ini menunjukkan bahwa raja adalah pusat dari segala-galanya yang memiliki kekuasaan mutlak dalam segala kehidupan, termasuk rakyatnya. Lebih parah lagi adalah bahwa raja menganggap dirinya sebagai penjelmaan Tuhan yang berkuasa di muka bumi ini (des troit Devin). Pernyataan ini semakin menunjukkan kekuasaan raja yang tak terbatas, baik secara duniawi maupun yang berkaitan dengan keagamaan.

Masyarakat Prancis pada saat itu terstruktur ke dalam tiga golongan besar. Golongan pertama adalah Raja dan bangsawan yang merupakan golongan paling berkuasa di Prancis. Golongan ini memiliki sejumlah hak istimewa yang tidak dimiliki oleh golongan lain. Hak-hak istimewa tersebut di antaranya hak kepemilikan tanah, hak memiliki atau mendapatkan hasil bumi yang telah dihasilkan oleh rakyat dan petani, serta hak pembebasan dari beban pajak.

Golongan kedua adalah golongan pendeta. Golongan ini memiliki status yang hampir sama dengan golongan pertama, mereka juga memiliki sejumlah hak istimewa yang membuat golongan ini menjadi cukup terpandang dan kaya raya. Hal ini disebabkan diberikannya kewenangan bagi golongan ini untuk memungut berbagai macam pajak dari rakyat.

Golongan ketiga adalah kaum borjuis dan rakyat jelata. Golongan ini merupakan golongan yang selalu mendapat penindasan dari raja, para bangsawan dan pendeta dengan berbagai macam pajak yang dibebankan kepada mereka. Termasuk ke dalam golongan ini adalah para pengusaha kaya (borjuis), kelompok intelektual, serta rakyat jelata. Tentu saja yang sangat menderita dengan tekanan pajak tersebut adalah rakyat jelata. Hidup mereka yang sudah pas-pasan semakin berat dengan berbagai kewajiban pajak yang harus mereka bayar.

Struktur masyarakat Prancis yang demikian memperlihatkan begitu besarnya kesenjangan antara golongan 1 dan 2 dengan mereka yang berada pada golongan 3. Mereka yang termasuk ke dalam golongan 3 tidak memiliki hak-hak yang dapat menempatkannya pada posisi yang lebih baik. Meskipun secara financial cukup baik seperti yang dimiliki oleh kaum borjuis atau secara intelektual cukup terpandang, tetapi mereka tidak memiliki daya yang cukup besar untuk melepaskan diri dari penindasan raja yang absolut. Mereka memang selalu menyuarakan penentangan atas apa yang dilakukan oleh raja, bangsawan dan pendeta, akan tetapi mereka belum cukup kuat untuk dapat melepaskan diri dari penindasan tersebut. Apalagi mereka yang termasuk rakyat jelata yang pada umumnya memiliki mata pencaharian seperti petani yang tidak memiliki tanah, pengrajin, buruh atau pekerja perkotaan yang tidak memiliki kekuatan untuk menentang kesewenangan raja.

Raja beserta keluarganya dan demikian juga dengan para bangsawan dan pendeta selalu hidup dalam kemewahan. Kehidupan mereka yang mewah tersebut berasal dari pajak yang dipungut dari rakyat. Anggaran keuangan raja disamakan dengan anggaran negara, artinya pemasukan pajak yang seharusnya untuk menunjang aktivitas pemerintahan termasuk di dalamnya pembangunan dan kesejahteraan rakyat menjadi beralih fungsi untuk pembiayaan kehidupan raja beserta keluarganya. Pada akhirnya terjadilah suatu krisis keuangan, yaitu ketersediaan dana yang dimiliki oleh kerajaan Prancis mengalami defisit yang sangat tinggi.

Krisis keuangan ini sangat tampak terjadi pada masa pemerintahan Raja Louis XVI (1774-1792). Kehidupan raja yang mewah ditambah lagi dengan sifat istrinya yaitu Marie Antoinette yang sangat boros dan royal menjadikan beban keuangan yang begitu tinggi harus ditanggung oleh pemerintah kerajaan Prancis. Keluarga raja Prancis, yang secara keuangan sama dengan Negara Prancis, memiliki utang yang besar.

Sebenarnya selama masa pemerintahan Louis XV (1715-1774) dan Louis XVI, sejumlah menteri, termasuk Turgot (Pengawas Keuangan Umum 1774-1776) dan Jacques Necker (Direktur- Jenderal Keuangan 1777-1781), telah mengusulkan diberlakukannya system perpajakan Prancis yang lebih seragam. Artinya untuk menambah pendapatan negara, perlu diberlakukan pajak yang harus dibayar oleh seluruh golongan masyarakat termasuk golongan bangsawan dan pendeta. Akan tetapi usul ini mengalami kegagalan. Hal ini disebabkan pembebanan pajak untuk semua golongan mendapatkan tantangan terus-menerus dari parlemen yang didominasi oleh para bangsawan, yang menganggap diri mereka sebagai pengawal nasional melawan pemerintahan yang sewenang-wenang, dan juga dari fraksi-fraksi pengadilan.

Selain itu, dari pihak raja sendiri tidak ada kewibawaan yang dapat menekan kaum bangsawan dan pendeta untuk turut andil mengurangi beban negara dengan jalan membayar pajak. Akibatnya, kedua menteri akhirnya diberhentikan. Krisis keuangan semakin memburuk dengan semakin membengkaknya jumlah utang pemerintah serta defisit anggaran yang semakin meningkat. Hal ini dipicu oleh keikutsertaan Prancis dalam membantu para kolonis dalam perang kemerdekaan atau revolusi Amerika. Bantuan yang diberikan oleh Prancis terhadap para koloni berasal dari pinjaman luar negeri, mengakibatkan utang Prancis semakin meningkat, bahkan melebihi jumlah dua kali lipat dari sebelumnya. Pasca revolusi Amerika, Prancis harus membayar cicilan utang dan bunga pinjaman yang semakin meningkat. Anggaran Keuangan Negara lebih banyak disalurkan untuk pembayaran cicilan utang dan sisanya digunakan untuk pembiayaan angkatan bersenjata dan istana raja. Hanya sebagian kecil dari anggaran tersebut yang digunakan untuk pembangunan sektor perhubungan dan pemerintahan.

Untuk meningkatkan pendapatan negara agar defisit anggaran dapat tertutupi, diberlakukanlah berbagai macam pajak dengan jumlah yang cukup besar. Apabila semua golongan masyarakat yang ada di Prancis pada saat itu ikut andil membayar pajak, tampaknya beban keuangan negara akan berkurang dan bahkan terselesaikan. Akan tetapi beban pajak itu hanya ditanggung oleh sebagian besar rakyat jelata yang hidup dalam kemiskinan. Sementara itu, pendapatan pajak yang seharusnya digunakan untuk kepentingan negara pada akhirnya dihamburkan untuk membiayai kehidupan istana yang mewah yang hanya dinikmati oleh keluarga raja dan para bangsawan. Dengan demikian, semakin beratlah beban keuangan yang dipikul oleh pemerintahan kerajaan Prancis pada saat itu.

Pengaruh Pemikiran-pemikiran Baru Tentang Pemerintahan

Revolusi Prancis tampaknya tidak hanya digerakkan oleh faktor-faktor yang bersifat material saja. Munculnya pemikiran-pemikiran baru tentang pemerintahan memberikan pengaruh yang berarti terhadap timbulnya revolusi. Pada umumnya pemikiran-pemikiran baru (modern) tersebut lahir sebagai bentuk penentangan dan koreksi atas sistem pemerintahan yang sedang berlaku pada saat itu di Eropa, yang umumnya bersifat absolut. Pemerintahan yang absolut dinilai sudah tidak sesuai lagi bagi perkembangan aman pada saat itu yang telah mengalami perubahan. Lahirnya pemikiran-pemikiran tersebut juga dipengaruhi oleh derasnya arus pencerahan (aufklarung) yang melanda Eropa sejak abad ke-16. Hasil-hasil pemikiran tersebut di antaranya dicetuskan oleh tokoh-tokoh berikut ini:

  • John Locke (1632-1704). John Locke adalah tokoh pemikir yang berasal dari Inggris. Ia mengemukakan pemikiran tentang perlunya dibangun sebuah pemerintahan yang berdasarkan dan dibatasi oleh suatu undang-undang. Oleh karena itu, sistem kerajaan yang berkembang pada masa itu perlu dilengkapi dengan adanya undang-undang sehingga negara berbentuk monarki parlementer. Pemerintah menurut Locke hanyalah bertugas sebagai penjaga malam saja, artinya biarkan rakyat diberikan kebebasan untuk berbuat, terutama yang berkaitan dengan masalah perekonomian, sedangkan pemerintah hanya menyediakan peraturan dan menindak mereka yang melanggar peraturan tersebut. Untuk menghindari terjadinya kesewenangan dan penyelewengan dari pihak pemegang kekuasaan, perlu adanya pembagian kekuasaan. Kekuasaan perlu dibagi atas tiga bidang penting yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif, dan federatif. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan, kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk menyusun undang-undang sedangkan kekuasaan federatif adalah kekuasaan untuk mengatur hubungan dengan luar negeri.
  • Jean Jacques Rousseau (1712-1778). Jean Jacques Rousseau sebenarnya lahir di Swiss, akan tetapi sejak kecil dia hidup di Prancis sehingga tumbuh menjadi warga berkebangsaan Prancis. Rousseau dikenal sebagai tokoh yang mengemukakan teori tentang Du Contract Social yang artinya bahwa negara terbentuk atas dasar kesepakatan antara rakyat dan penguasa untuk membentuk sebuah negara. Oleh karena itu, negara harus berdasarkan kedaulatan rakyat sehingga pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Prinsip ini yang kemudian dikenal dengan demokrasi. Selain itu, Rousseau mencetuskan pemikiran tentang hak asasi manusia yang meyebutkan bahwa manusia pada dasarnya sejak lahir adalah sama dan merdeka.
  • Montesquieu (1689-1755). Montesquie adalah seorang ahli hukum yang berasal dari Prancis. Dia terkenal dengan hasil pemikirannya tentang pembagian kekuasaan dalam pemerintah untuk menjamin agar pemerintahan tersebut tidak sewenang-wenang karena memiliki kekuasaan dalam satu tangan. Pembagian kekuasaan menurut Montesquieu yaitu terdiri atas kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kekuasan eksekutif adalah kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat dan menyusun undang-undang. Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan untuk mengadili pelanggaran undang-undang. Pembagian kekuasaan menurut hasil pemikiran Montesquieu ini banyak diterapkan di berbagai negara pada saat ini termasuk juga di negara kita, Indonesia.

Selain ketiga tokoh di atas, masih terdapat tokoh-tokoh pemikir lainnya yang juga mengemukakan gagasan baru tentang pemerintahan yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Tokoh-tokoh tersebut seperti Thomas Hobbes, Voltaire, Diderot, D’alambert, dan sebagainya. Coba kamu cari hasil-hasil pemikiran yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh yang telah disebutkan tadi! Hasil-hasil pemikiran yang dikembangkan para pemikir tadi mempengaruhi sebagian besar rakyat Prancis untuk menentang bentuk kekuasaan raja yang absolut. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari peran kaum intelektual yang merupakan golongan menengah yang menjadi jembatan penghubung antara penguasa dengan rakyat kebanyakan. Para intelektual ini seringkali melakukan aksi penentangan terhadap setiap tindakan raja yang sewenang-wenang. Selain itu di tengah rakyat, kaum intelektual memberikan pengaruh dan semangat untuk memperjuangkan hak-hak rakyat yang selama ini ditindas. Pada akhirnya muncullah slogan-slogan yang menuntut hak-hak kebebasan (liberty), persamaan (egality), dan persaudaraan (fraternite). Slogan-slogan tersebut menjadi sangat terkenal pada masa revolusi Prancis, bahkan masa sesudahnya sebagai suatu bentuk tuntutan rakyat akan pengakuannya sebagai manusia

Meletusnya Revolusi Prancis 1789

Banyak faktor yang menyebabkan pecahnya revolusi ini pada tahun 1789. Masa pemerintahan Raja Louis XVI tampaknya tidak sanggup untuk menangani segala krisis yang terjadi, bahkan terlalu kaku dalam menghadapi perkembangan dunia. Selain itu, kemunculan kaum borjuis yang membawa angin perubahan dan sejumlah ambisi untuk melakukan pembaruan menjadi pendorong kuat timbulnya gerakan-gerakan penuntutan terhadap pemerintahan yang ada pada saat itu. Hal ini diperkuat dengan berkembangnya ide-ide pencerahan yang telah merambah ke kalangan kaum petani, para buruh, dan individu yang berasal dari kelas yang merasa disakiti. Adapun hal-hal yang menyebabkan terjadinya Revolusi Prancis, adalah sebagai berikut.

  1. Kemarahan terhadap absolutisme kerajaan.
  2. Kemarahan terhadap sistem seigneurialisme di kalangan kaum petani, para buruh, dan sampai batas tertentu, kaum borjuis,
  3. Bangkitnya gagasan-gagasan pencerahan.
  4. Utang nasional yang tidak terkendali, yang disebabkan dan diperparah oleh sistem pajak yang tak seimbang.
  5. Situasi ekonomi yang buruk, sebagian disebabkan oleh keterlibatan Prancis dan bantuan terhadap Revolusi Amerika.
  6. Kelangkaan makanan pada bulan-bulan menjelang revolusi.
    Kemarahan terhadap hak-hak istimewa kaum bangsawan dan dominasi dalam kehidupan publik oleh kelas profesional yang ambisius.
  7. Kebencian terhadap intoleransi agama.
  8. Kegagalan Louis XVI untuk menangani gejala-gejala ini secara efektif.

Krisis keuangan yang terjadi dicoba ditangani oleh Raja Louis XVI dengan memberlakukan pajak bagi semua golongan, terutama bagi mereka yang kaya raya. Hal ini mendapat tantangan terutama dari golongan bangsawan. Golongan ini beranggapan bahwa pemberlakuan pajak bagi mereka harus melalui persetujuan Estates Generale (Badan legislatif). Estates Generale merupakan suatu badan perwakilan yang berasal dari ketiga golongan masyarakat yang ada di Prancis. Raja Louis XVI mencoba untuk mengabulkan tuntutan ini dengan cara mengadakan sidang Estates Generale yang untuk pertama kalinya baru dilaksanakan kembali setelah persidangan badan ini terakhir dilakukan pada tahun 1614.

sejarah revolusi perancis

Persidangan Estates Generale ternyata tidak menemukan jalan pemecahan terhadap penyelesaian masalah keuangan negara. Di dalam tubuh badan ini timbul pertentangan antara masing-masing golongan yang semuanya selalu berbicara untuk kepentingan golongannya masing-masing. Antara golongan 1 dan 2 barangkali dapat dicapai kesepakatan karena kedua golongan ini sama-sama memiliki hak istimewa. Namun golongan 3 tidak mendapatkan dukungan dari golongan manapun dan justru golongan ini selalu mendapat penindasan dari golongan 1 dan 2. Hal ini terlihat ketika timbul perdebatan tentang tata cara pemungutan suara dalam memutuskan suatu perkara. Golongan 1 dan 2 menghendaki agar pemungutan suara dilakukan dengan cara voting berdasarkan pada dukungan jumlah golongan. Sementara itu, golongan 3 mengusulkan agar pemungutan suara dihitung berdasarkan suara perorangan, sebab jumlah anggota mereka lebih banyak.

Perdebatan mengenai tata cara pemungutan suara ini berlangsung sangat alot dan memakan waktu sampai berminggu-minggu. Akhirnya raja Louis XVI mengambil keputusan yang akhirnya justru akan menjadi boomerang bagi dirinya dan kerajaan Prancis. Raja Louis XVI mengusir semua anggota yang berasal dari golongan 3 dari tempat sidang pertemuan. Hal ini kemudian menimbulkan reaksi keras dari golongan 3 yang segera membentuk suatu Dewan Nasional (National Assembly) pada bulan Mei 1789.

Pembentukan Dewan Nasional ini merupakan suatu permulaan dimulainya Revolusi Prancis. Pada awalnya mereka tidak bermaksud untuk menumbangkan kekuasaan Raja Louis XVI. Namun yang mereka tuntut adalah pemberian peran politik yang lebih besar dalam pemerintahan serta diakuinya hak-hak mereka sebagai warga negara. Raja Louis XVI menjawab tuntutan ini dengan mengerahkan sejumlah 20.000 pasukannya untuk membubarkan Dewan Nasional di Paris. Rakyat Prancis akhirnya bereaksi dengan turut mengangkat senjata untuk mempertahankan Dewan Nasional. Terjadilah tindakan kekerasan antara pasukan raja dan penduduk yang membela Dewan Nasional. Kemarahan rakyat tidak mereda, bahkan terus menjadi-jadi. Kerusuhan terjadi di mana-mana, rakyat menyerbu tempat-tempat yang mereka anggap sebagai simbol kesewenangan raja dan bangsawan. Pada tanggal 14 Juli 1789, rakyat yang marah menyerbu penjara Bastille dan membebaskan semua tahanan politik, membunuh para penjaganya dan merebut sejumlah amunisi yang terdapat di dalam penjara. Penyerbuan mereka diteruskan ke istana raja, Versailles, serta rumah-rumah sejumlah bangsawan-bangsawan kaya sambil menjarah harta kekayaan yang terdapat di dalamnya.

Pada tanggal 4 Agustus 1789, sebagian besar golongan bangsawan dan pendeta menyatakan diri bergabung di dalam Dewan Nasional. Keikutsertaan mereka dalam Dewan Nasional diikuti pula dengan kesediaan untuk melepaskan semua hak-hak istimewa yang selama ini mereka miliki. Hal ini menandai berakhirnya sistem feodalisme di Prancis. Dewan Nasional yang kini keanggotaannya sudah terwakili oleh semua golongan yang ada dalam masyarakat, segera melakukan tindakan-tindakan yang revolusioner. Pada tanggal 26 Agustus 1789, dikeluarkan suatu deklarasi mengenai hak-hak manusia dan warga negara. Deklarasi ini memuat pengakuan hak-hak warga negara Prancis untuk memiliki kemerdekaan, hak milik, hak keamanan, hak perlindungan dari tindakan kekerasan, hak persamaan di depan hukum, serta hak kebebasan untuk berbicara, memilih agama, dan jaminan kebebasan pers. Tak kalah pentingnya adalah penyusunan konstitusi baru yang di dalamnya memuat prinsip-prinsip kemerdekaan, persamaan, dan hakhak alami. Konstitusi tersebut mengakui dan menjamin hak-hak rakyat serta membatasi kekuasaan raja. Raja Louis XVI menerima konstitusi tersebut, sehingga Prancis berbentuk monarkhi parlementer. Revolusi Prancis menimbulkan perasaan was-was bagi negara-negara Eropa lainnya, seperti Austria dan Prusia. Timbul ketakutan revolusi tersebut akan menyebar ke berbagai negara lainnya dan menumbangkan kerajaankerajaan Eropa lainnya. Oleh karena itu, negara-negara ini kemudian menampung pelarian korban revolusi Prancis yang segera membentuk kelompok kontra revolusi. Kelompok kontra revolusi kemudian membangun kekuatan dengan jalan mencari dukungan negara-negara Eropa tersebut untuk menumbangkan pemerintahan Prancis baru hasil revolusi. Mengetahui keberadaan kelompok ini, Raja Louis XVI berusaha melarikan diri dan bergabung dengan kelompok kontra revolusi untuk menyusun kekuatan. Akan tetapi rencana pelarian diri tersebut diketahui dan mengakibatkan timbulnya kemarahan rakyat. Rakyat kemudian mengeksekusi raja beserta keluarganya dengan menggunakan sebuah alat yang disebut dengan guillotine. Pada akhirnya, Dewan Nasional membubarkan pemerintahan monarkhi pada bulan Agustus 1792.

Guillotine adalah sebuah instrumen untuk membunuh seseorang yang telah divonis hukuman mati dengan cepat dan manusiawi . Guillotine menjadi terkenal pada masa Revolusi Prancis, tetapi sebenarnya sebelumnya sudah ada alat seperti ini. Penemu alat ini adalah Joseph Ignace Guillotin (1738 – 1814). Secara total pada Revolusi Prancis puluhan ribu orang dieksekusi menggunakan alat ini. Di Paris sendiri saja diperkirakan 40.000 orang dibunuh dengan guillotine, antara lain Raja Louis XVI dan istrinya Marie Antoinette. Guillotine dirancang untuk membuat sebuah eksekusi semanusiawi mungkin dengan menghalangi sakit sebanyak mungkin. Terdakwa disuruh tidur tengkurap dan leher ditaruh di antara dua balok kayu di mana di tengah ada lubang tempat jatuhnya pisau. Pada ketinggian 7 meter, pisau dijatuhkan oleh algojo dan kepala terdakwa jatuh di sebuah keranjang di depannya.

Kondisi Prancis Pasca Revolusi 1789

Pasca revolusi, keadaan Prancis tidak stabil dan sering terjadi kegoncangan. Setelah monarki parlementer dibubarkan, kemudian Prancis berubah menjadi bentuk Republik. Perubahan ke bentuk Republik ini terlebih dahulu diawali dengan pelaksanaan Pemilihan Umum. Di bawah pemerintahan baru ini, Prancis mencoba mempertahankan revolusi, termasuk memerangi negara-negara yang berusaha menggagalkan hasil revolusi Prancis. Dikirimlah pasukan-pasukan ke perbatasan Prusia dan Austria dengan tujuan untuk membebaskan semua penduduk Eropa dari tirani dengan menumbangkan kekuasaan raja-raja absolut. Napoleon Bonaparte pada saat ini mulai tampil membawa kemenangan bagi pasukan Prancis.

Di antara keberhasilannya tersebut adalah mengusir Inggris dari Spanyol serta mengalahkan Austria di perbatasan Italia Utara pada tahun 1796. Konsentrasi pemerintahan republik yang baru, lebih diarahkan pada bidang militer tersebut menyebabkan timbulnya krisis di dalam negeri. Perekonomian masyarakat merosot secara tajam dengan ditandai oleh kelangkaan barang-barang kebutuhan pokok yang diperlukan rakyat. Hal ini memicu terjadinya kerusuhan massa sebagai bentuk ketidakpuasaan rakyat terhadap pemerintahan yang baru. Kondisi tersebut dimanfaatkan oleh seorang tokoh politik radikal yang bernama Maximillian de’Robespierre untuk melakukan aksi teror. Ia memiliki keyakinan bahwa untuk menyelamatkan revolusi perlu dibentuk sebuah pemerintahan yang keras dan harus menindak tegas setiap orang yang dianggap kontra revolusi. Akhirnya selain di bawah kepemimpinannya telah mengeksekusi sekitar 2500 orang yang dianggap kontra revolusi dengan alat guillotine.

Tentu saja banyak yang tidak setuju dengan pola pemerintahan yang dijalankan oleh Robespierre. Pada akhirnya kekuasaan dapat direbut oleh anggota konvensi dari pemerintahan republik. Pada bulan Oktober 1795, dibentuklah pemerintahan baru yang lebih moderat yang berasal dari golongan borjuis. Pemerintahan baru yang disebut Pemerintahan Direktory ini dipimpin oleh warga negara terbaik yang berjumlah lima orang yang dipilih oleh parlemen. Akan tetapi ternyata pemerintahan direktory dianggap tidak demokratis dengan dihapuskannya hak pilih bagi wanita dan penduduk miskin. Selain itu, pemerintahan direktory dianggap sering melakukan pelanggaran konstitusional yang akan mengancam kesatuan nasional yang tengah dilanda revolusi. Akhirnya muncullah desakan dari rakyat Prancis untuk membubarkan pemerintahan direktory dan memilih Napoleon Bonaparte yang pada saat itu dianggap sebagai pahlawan untuk memegang tampuk pimpinan pemerintahan Prancis. Napoleon Bonaparte dilahirkan di Corsica dari sebuah keluarga keturunan bangsawan rendahan. Karir politik Napoleon dimulai dari seorang letnan artileri yang telah berhasil secara gemilang mengalahkan Prusia dan Austria yang merupakan musuh Prancis. Pada saat itu, ia dianggap pahlawan oleh sebagian besar rakyat Prancis yang mengalami kekecewaan terhadap revolusi. Keadaan ini dimanfaatkan oleh Napoleon dengan menunjukkan dirinya sebagai tokoh yang demokratis. Setelah melalui proses referendum, akhirnya Napoleon diangkat menjadi pemimpin Prancis.

Pada kenyataannya, pemerintahan yang dijalankan oleh Napoleon lebih bersifat diktator. Hal ini ditunjukkan dengan disingkirkannya semua kelompok oposisi serta mengekang kebebasan politik dan kebebasan pers. Semua kekuasaan politik dikendalikan oleh Napoleon atas nama Konsul Pertama (First Consul). Akan tetapi hal itu tidak dipedulikan oleh rakyat Prancis, sebab walau bagaimanapun Napoleon telah berhasil membangun suatu stabilitas politik yang selama ini sangat dirindukan pasca revolusi. Keberhasilan militernya dalam menguasai daerah-daerah yang dianggap sebagai musuh Prancis semakin menaikkan pamornya di mata rakyat. Oleh karena itu, pada saat Napoleon mengangkat dirinya menjadi kaisar, mayoritas rakyat melalui referendum menyetujui pengangkatannya tersebut. Dengan demikian, republik Prancis kini berubah menjadi sebuah imperium dengan dipimpin oleh Napoleon Bonaparte yang bergelar Kaisar Napoleon I. Napoleon memiliki ambisi untuk menyatukan seluruh wilayah Eropa ke dalam kekuasaan Perancis. Tentu saja ambisi tersebut tidak mudah diwujudkan, sebab mendapat tantangan yang keras dari negara-negara Eropa lainnya. Negara-negara Eropa seperti Inggris, Swedia, Spanyol, Prusia dan Austria segera membentuk pasukan koalisi yang berusaha untuk membendung ambisi Napoleon. Terjadilah perang koalisi yang berlangsung antara tahun 1792 sampai tahun 1815. Pada tahun 1813, pasukan Napoleon mengalami kekalahan dari pasukan koalisi di daerah Leip ig. Napoleon berhasil ditangkap dan dibuang ke pulau Elba yang berada di pantai Italia.

Dengan tertangkapnya Napoleon, imperium Prancis secara otomatis menjadi bubar. Napoleon sempat melarikan diri dan segera memimpin kembali pasukan Perancis untuk menghadapi tentara koalisi. Akan tetapi akhirnya Napoleon mengalami kekalahan kembali dalam pertempuran di Waterloo pada tahun 1815. Napoleon kembali dibuang dan kali ini dibuang di suatu pulau terpencil St. Helena sampai ia meninggal pada tahun 1821. Pasca penangkapan Napoleon akhirnya dilangsungkanlah kongres Wina di Austria pada tahun 1815. Kongres tersebut menyepakati dikembalikannya dan dipulihkannya keadaan Prancis seperti sebelum Napoleon berkuasa.

Pengaruh Revolusi Prancis terhadap Perkembangan Pergerakan Nasional Indonesia

Revolusi Prancis yang terjadi pada tanggal 14 Juli 1789 membawa pengaruh yang sangat besar bagi perkembangan masyarakat dunia. Pengaruh tersebut terlihat dalam kehidupan politik, ekonomi maupun sosial kemasyarakatan. Dalam bidang politik, revolusi Prancis telah melahirkan berkembangnya paham liberalisme, munculnya konsep demokrasi dan republik, berkembangnya paham nasionalisme, serta ditempatkannya undang-undang sebagai kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan. Di bidang ekonomi, revolusi Prancis memberikan pengaruh bagi dihapuskannya sistem pajak feodal, pemberian hak milik tanah bagi petani, serta mendorong munculnya industri besar. Sementara dalam lapangan sosial kemasyarakatan, revolusi ini berhasil menumbangkan sistem feodalisme dan penegakan terhadap hak-hak asasi manusia. Para tokoh pergerakan Nasional Indonesia yang pada umumnya telah mengenyam pendidikan Barat tampaknya telah membaca dan mempelajari pemikiran-pemikiran yang berhasil dikembangkan pada masa revolusi Prancis. Paham-paham yang muncul pasca revolusi Prancis memberikan pengaruh yang cukup kuat bagi pergerakan nasional Indonesia. Hal ini misalnya terlihat dari derasnya arus semangat nasionalisme yang diperjuangkan oleh tokohtokoh pergerakan nasional. Paham nasionalisme yang merupakan hasil revolusi Prancis juga dicoba untuk ditanamkan di seluruh kalangan rakyat, sehingga tercapailah persatuan dan kesatuan. Hal ini terlihat dengan terjadinya peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda berhasil memperkuat jiwa nasionalisme dengan mengikrarkan satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu Indonesia.

Pengaruh pemikiran yang dihasilkan oleh revolusi Prancis terhadap pergerakan kemerdekaan Indonesia adalah usaha untuk mewujudkan suatu negara merdeka yang bebas dari belenggu penjajahan. Pada saat penyusunan bentuk pemerintahan, para pendiri negara (The Founding Fathers) tidak memilih bentuk kerajaan akan tetapi memilih bentuk Republik. Hal ini tampaknya secara tidak langsung mendapatkan pengaruh dari revolusi Prancis karena bentuk negara Republik memungkinkan untuk terbangunnya suasana pemerintahan yang demokratis. Seperti ditunjukkan oleh penyebab timbulnya revolusi Prancis, walau bagaimanapun bentuk kerajaan akan cenderung mengarahkan pada munculnya kekuasaan raja yang absolut dan tirani apabila tidak dibatasi dengan undang-undang. Oleh karena itu, pembentukan negara Republik Indonesia didasarkan pada Undang-undang Dasar yang dapat menjadi pengontrol jalannya kekuasaan. Di Indonesia juga diberlakukan pola pembagian kekuasaan seperti yang dikemukakan oleh Montesquieu. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh presiden beserta jajaran menterinya, kekuasaan legislatif dipegang oleh DPR dan MPR, sementara kekuasaan yudikatif dipegang oleh Mahkamah Agung Konstitusi, dan Mahkamah Yudisial.

Dalam bidang ekonomi, sejak masa penjajahan Belanda sampai sekarang, kita berusaha untuk menghapuskan sistem feodalisme. Usaha-usaha penegakan hak asasi manusia juga menjadi perhatian bangsa kita sejak masa pergerakan nasional, bahkan sampai sekarang. Hal ini terbukti dari pengakuan hak-hak asasi manusia yang dicantumkan di dalam UUD 1945 terutama hak untuk merdeka

Lihat juga

Pengertian Revolusi Industri

Sejarah Revolusi Rusia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *